PPDiS Gelar Workshop Perbaikan Pelayanan dan Pemenuhan Hak Dasar Difabel

 

Suasana diskusi dalam mengidentifikasi permasalahan riil dalam pemenuhan hak dasar difabel dan kelompok marginal di Desa/Bella Indah Sari

Siklusi.id - Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS) bersama sejumlah Desa di Kecamatan Panji menggelar workshop identifikasi permasalahan dan perumusan perbaikan pelayanan pemenuhan hak dasar difabel dan kelompok marginal lainnya di Aula Kecamatan Panji, Kamis (21/07). Acara yang didukung oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia ini mengundang para pemangku kepentingan yang berasal dari empat Desa di kecamatan Panji, yakni Juglangan, Curah Jeru, Klampokan, dan Tenggir.

 

Lokakarya yang dihadir 39 peserta dari empat Desa tersebut dimulai tepat pukul 09.00 WIB dengan pembukaan oleh Widodo, Sekretaris Kecamatan Panji. “Saya harap dengan adanya workshop ini, sudah tidak ada lagi pandangan sumir terhadap difabel karena sebenarnya tidak ada orang yang dilahirkan berbeda,” ucapnya.

 

Luluk Ariyantiny, ketua Yayasan PPDiS, dalam sambutannya juga mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini bertujuan menjadikan Desa-Desa di Kecamatan Panji menuju Desa inklusif dengan mengedepankan keterbukaan bagi difabel. Menurut beliau pula, Desa-Desa tersebut akan dijadikan pilot project bagi Desa-Desa lainnya yang belum didampingi oleh PPDiS. Sehingga ke depannya diharapkan perwujudan Desa inklusif di Kecamatan Panji, dapat direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Situbondo.

 

Sainur Rasyid didapuk menjadi Faasilitator dalam acara workshop kali ini. Pria yang membidangi Divisi Pengembangan dan Riset di PPDiS tersebut, memulai materinya dengan memaparkan data-data kuantitatif tentang jumlah penyandang disabilitas secara global, nasional, dan regional Kabupaten Situbondo sendiri. Serta terdapat empat tujuan diadakannya workshop tersebut, yaitu pemenuhan hak-hak difabel, identifikasi masalah di Desa, peningkatan komitmen layanan, dan perumusan prioritas kebijakan.

 

Semua peserta workshop diminta mengidentifikasi permasalahan di Desa masing-masing berdasarkan kartu-kartu permasalahan yang diberikan pemateri. Permasalahan-permasalahan tersebut bersumber dari sejumlah indikator turunan Hak Ekosob (Ekonomi Ssosial Budaya). Sebagai catatan, hak Ekosob meliputi hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, hak atas lingkungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hak-hak di atas secara umum telah diatur dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Secara khusus hak Ekosob juga diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional.

 

Setelah beragam permasalahan berhasil diidentifikasi, seluruh peserta workshop kemudian diminta untuk mengkategorikannya ke dalam kuantitas permasalahan, banyak atau sedikitnya permasalahan. Serta fisibilitas permasalahan, apakah permasalahan bisa diselesaikan secara mandiri atau membutuhkan asistensi dari pihak lain. Dengan mengenali permasalahan di tiap-tiap Desa dan kategori permasalahan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan di Desa-Desa tersebut. Sehingga diharapkan bisa menyusun program-program prioritas guna memperbaiki pelayanan pemenuhan hak dasar difabel dan kelompok marginal yang ada di Desa.

 

Salah seorang peserta workshop yang juga menjadi Sekretaris Desa Juglangan, Kumar Wahyugi, saat diwawancarai menuturkan bahwa Pemerintah Desa Juglangan merepons positif kegiatan workshop tersebut. Dia menambahkan bahwa pelayanan di Desa seyogianya mengakomodasi seluruh masyarakat tak terkecuali para difabel. “Workshop kemarin menyadarkan kita bahwa pelayanan di Desa itu tidak hanya bagi warga yang tidak ada keterbatasan, akan tetapi juga warga yang berkebutuhan khusus. Pemerintah Desa mempunyai keharusan untuk membantu menyamankan warga berkebutuhan khusus tersebut dengan cara menyediakan sarana-prasarana penunjang,” ujarnya.

 

Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara semua peserta, pemateri, dan pihak PPDiS.

 

Reporter  : Ahmad Faiz

Editor      : AMS